AMMAN - Raja Abdullah II di Yordania mendesak fraksi oposisi yang merupakan kelompok Islam, Ikhwanul Muslimin, untuk berpartisipasi dalam pemilu. Keputusan ini dibuat raja, meski kelompok oposisi kurang puas dengan hasil reformasi di negaranya.

"Kami selalu membuka hati dan pintu untuk setiap fraksi, termasuk Ikhwanul Muslimin. Kami meminta seluruh fraksi untuk berpartisipasi dalam proses reformasi dan pemilu legislatif," ujar Raja Abdullah II, seperti dikutip Associated Press, Senin (2/7/2012).

Front Aksi Islam yang tak lain adalah partai Ikhwanul Muslimin Yordania, merupakan salah satu fraksi oposisi yang paling berpengaruh. Peristiwa Arab Spring terbukti memperkuat kedudukan kelompok-kelompok Islam di negara Arab. Kemenangan Ikhwanul Muslimin juga dapat disaksikan di Mesir.

Ikhwanul Muslimin yang sudah memboikot dua pemilu di Yordania, tampil sebagai partai pilihan bagi warga kelas bawah di Yordania. Warga miskin Yordania kerap menerima dana bantuan berupa amal dari kelompok Islam itu.

Raja Abdullah pun khawatir, partai Ikhwan akan memboikot kembali hasil pemilu di negaranya dan menggelar aksi demonstrasi besar. Raja berjanji, di masa yang akan datang, dirinya akan menunjuk seorang perdana menteri. Penunjukan itu merupakan salah satu tuntutan dari fraksi oposisi.

Isu yang muncul dalam Pemilu Yordania adalah undang-undang pemilu. Fraksi oposisi menilai, undang-undang yang baru saja dibentuk akan tetap menguntungkan fraksi pro-pemerintah.

"Reformasi ini adalah sebuah kosmetik, proses ini sangat lamban dan tidak sesuai dengan harapan kami," ujar pemimpin fraksi Ikhwanul Muslimin Yordania Hamza Mansour.

Yordania dilanda protes besar-besaran selama 18 bulan, para demonstran mendesak berakhirnya kekuasaan absolut Raja Abdullah II. Namun saat ini, raja yang memiliki nama yang sama dengan Raja Arab Saudi itu melakukan proses reformasi. Di saat yang sama, warga Yordania pun melakukan hal sama yang pernah dilakukan warga mesir, yaitu, mendesak berakhirnya hubungan bilateral antara negaranya dan Israel.(AUL)