JENEWA - Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mengeluarkan resolusi pertamanya soal kebebasan internet. PBB menghimbau semua negara untuk mendukung kebebasan daring (online) layaknya kebebasan luring (offline).

Lusinan negara mendukung resolusi yang dinyatakan PBB ini, meskipun belum mengadopsinya. Namun ada juga beberapa negara yang menentang hal itu, termasuk China, Russia dan India.

"Ini merupakan momentum bagi Dewan Hak Asasi Manusia," kata Duta Besar Amerika Serikat Eileen chamberlain Donahoe, seperti dilansir Physorg, Jumat (6/7/2012).

"Ini adalah resolusi PBB pertama yang mengonfirmasi bahwa hak asasi manusia di internet mesti dilindungi seperti halnya di dunia nyata," imbuhnya.

Dari berbagai negara yang mendukung inisiatif tersebut, Duta Besar Tunisia Moncef Baati mengatakan hal itu bernilai penting, terutama bagi negaranya. Terlebih bila melihat peran situs jejaring sosial dalam penggulingan Presiden Zine El Abidine Ben Ali pada 2011 lalu.

"Hal paling penting dari revolusi Tunisia adalah hak kebebasan berekspresi. Hal Ini sangat penting dan untuk alasan ini, Tunisia memiliki komitmen kuat dalam mengonsolidasi hak internet," ujarnya.

Negara lain yang turut mendukung resolusi terhadap Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet, antara lain adalah Brazil, Nigeria, Swedia dan Turki. (yhw)