YANGON - Pemerintah Myanmar memberikan amnesti kepada setidaknya 20 tahanan politik. Tetapi pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi mendesak agar seluruh tahanan politik dibebaskan seluruhnya.

Zaw Thet Htwe yang mengawasi pembebasan tahanan ini mengatakan, lebih dari 20 tahanan politik yang termasuk dalam 46 tahanan yang dibebaskan kemarin, diberikan amnesti dari Presiden Thein Sein atas dasar nurani. Namun menurut kelompok aktivis Generasi 88, tahanan politik yang dibebaskan mencapai 24 orang.

Suu Kyi dilain pihak menginginkan seluruh tahanan politik untuk segera dibebaskan. "Kami mendesak kebebasan dari 330 tahanan politik," ujar Suu Kyi, seperti dikutip Associated Press, Rabu (4/7/2012).

Kebebasan dari tahanan politik menjadi acuan yang digunakan oleh negara Barat untuk bersikap kritis terhadap Pemerintahan Thein Sein. Sebelumnya sudah banyak pula tahanan politik yang dibebaskan oleh pemerintah, hal itu memicu negara Barat untuk memperlonggar sanksi ekonomi dan politik yang sebelumnya dijatuhkan kepada Myanmar.

Thein Sein sebelumnya dikenal sebagai seorang jenderal di masa junta militer masih berkuasa di Myanmar. Sejak dirinya memegang jabatan sebagai presiden 2010 lalu, Thein Sein mengambil langkah berani dengan melakukan reformasi politik di negara tersebut.

Lembaga Amnesty International menyambut baik bebasnya para tahanan politik ini. Tetapi mereka mengharapkan Pemerintah Myanmar bisa membebaskan lebih banyak tahanan lainnya.

"Menyedihkan melihat Pemerintah Myanmar terus mengebiri kebebasan dari ratusan warganya, hanya karena mereka menggunakan haknya untuk mengeluarkan pendapat. Seluruh tahanan politik harus segera dibebaskan secepatnya," tutur pihak Amnesty International.

Menurut Human Rights Watch (HRW), selama beberapa tahun terakhir setidaknya ada 659 tahanan politik yang dibebaskan oleh Pemerintah Myanmar. Sementara hingga kini, HRW memperkirakan masih ada sekira 200 hingga 600 tahanan politik yang belum dibebaskan.
(faj)