SEOUL - Korea Selatan (Korsel) memutuskan untuk menunda penandatangan perjanjian pertukaran intelijen dengan Jepang. Hal itu disebabkan karena adanya protes dari sejumlah pihak di negaranya.
 
Perjanjian pertukaran informasi intelijen itu akan menjadi perjanjian keamanan pertama yang ditangani oleh Negeri Ginseng dan Negeri Sakura. Perjanjian itu akan membuat dua negara mitra Amerika Serikat (AS) ini untuk bertukar pandangan mengenai informasi senjata nuklir dan misil Korea Utara (Korut).
 
Meski demikian, banyak warga konservatif Korsel yang masih memandang Jepang sebagai musuh bebuyutan, karena Jepang merupakan bekas penjajah Korsel. Jepang dan Korsel pun sepakat untuk menunda proses penandatanganan perjanjian ini. Demikian, seperti diberitakan Gulf Times, Sabtu (30/6/2012).
 
Salah seorang pejabat Korsel Chin Young mengatakan, sejumlah warga menolak beberapa aspek yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Korsel pun tidak bisa memaksa diri untuk tetap menandatangani perjanjian keamanan itu tanpa ada sosialisasi ke publik.
 
Chin pun menambahkan, isu penandatanganan perjanjian keamanan tersebut akan dibawa ke parlemen untuk diperdebatkan. Chin juga tidak mengutarakan, kapan perjanjian itu akan ditandatangani.
 
Selain ditujukan untuk mewaspadai misil Korut, perjanjian itu dibentuk untuk mengawasi perkembangan militer China. Korsel sudah memberitahu China akan adanya perjanjian tersebut dan Korsel menunggu komentar dan tanggapan dari Negeri Panda. Namun sepertinya, Korut dan China akan menyikapi perjanjian itu dengan keras.
 
"Mungkin Korut dan China akan bereaksi dalam menyikapi perjanjian yang sensitif ini. Mereka memandang perjanjian ini merupakan ancaman trilateral yang muncul dari Jepang, Korsel dan AS," ujar pakar militer Korsel Baek Seung Joo.
(AUL)