Pemberontak Filipina Ingin Berdamai dengan Pemerintah
Anggota MILF (Foto: Trust)
MANILA - Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang telah melancarkan pemberontakan selama puluhan di bagian selatan Filipina mengatakan ingin mencapai perundingan damai dengan pemerintah pada tahun ini. Hal tersebut ditegaskan ketua tim negosiasi MILF Mohagher Iqbal.
"Kita dapat melihat cahaya di ujung jalan dan kami yakin 85 persen bahwa kesepakatan itu akan ditandatangani akhir tahun ini," ujar Iqbal, seperti dikutip Bangkok Post, Senin (24/9/2012).
Sebelumnya kedua belah pihak telah memiliki road map yang namun kesepakatan mendatang diharapkan dapat menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai akhir perjanjian perdamaian yang berkelanjutan. Upaya ini pun diusahakan dapat terwujud sebelum masa jabatan Presiden Benigno Aquino pada 2016 mendatang.
Menurut Iqbal pembicaraan damai berikutnya yang berlangsung di Malaysia akan menjadi pertemuan penting bgai kedua pihak. Pembicaraan ini diketahui akan diselenggarakan pada 2 hingga 5 Oktober mendatang.
"Pertemuan ini merupakan puncaknya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan besar demi menghasilkan perjanjian damai," ungkap Iqbal.
Tak hanya MILF namun Pemerintah Filipina juga mengharapkan perjanjian damai dapat ditandatangani pada tahun ini. Namun tidak dipungkiri kedua belah pihak terdapat banyak kesulitan sebelum akhirnya perjanjian damai dapat disepakati. "Ada persoalan yang masih harus melewati proses tawar menawar ke depan," beber Iqbal.
MILF yang beranggotakan lebih dari 12 ribu ini telah berjuang untuk kemerdekaan Mindanao sejak awal 1970-an. Pemberontakan bersenjata ini telah menewaskan 150 ribu orang dan menyebabkan Mindanao yang kaya dengan mineral terlilit dalam kondisi kemiskinan akibat konflik yang berkecamuk.
Sebelumnya kelompok militan ini sempat mendekati kesepakatan damai dibawah Pemerintahan Presiden Gloria Arroyo pada 2008 lalu dimana MILF diberikan kewenangan untuk mengontrol sekira 700 kota dan desa.
Namun hal ini mendapat pertentangan keras dari politisi serta Gereja Katolik terkemuka di Mindanao selatan sehingga Mahkamah Agung memutuskan kesepakatan ini inkonstitusional.(rhs)
"Kita dapat melihat cahaya di ujung jalan dan kami yakin 85 persen bahwa kesepakatan itu akan ditandatangani akhir tahun ini," ujar Iqbal, seperti dikutip Bangkok Post, Senin (24/9/2012).
Sebelumnya kedua belah pihak telah memiliki road map yang namun kesepakatan mendatang diharapkan dapat menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai akhir perjanjian perdamaian yang berkelanjutan. Upaya ini pun diusahakan dapat terwujud sebelum masa jabatan Presiden Benigno Aquino pada 2016 mendatang.
Menurut Iqbal pembicaraan damai berikutnya yang berlangsung di Malaysia akan menjadi pertemuan penting bgai kedua pihak. Pembicaraan ini diketahui akan diselenggarakan pada 2 hingga 5 Oktober mendatang.
"Pertemuan ini merupakan puncaknya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan besar demi menghasilkan perjanjian damai," ungkap Iqbal.
Tak hanya MILF namun Pemerintah Filipina juga mengharapkan perjanjian damai dapat ditandatangani pada tahun ini. Namun tidak dipungkiri kedua belah pihak terdapat banyak kesulitan sebelum akhirnya perjanjian damai dapat disepakati. "Ada persoalan yang masih harus melewati proses tawar menawar ke depan," beber Iqbal.
MILF yang beranggotakan lebih dari 12 ribu ini telah berjuang untuk kemerdekaan Mindanao sejak awal 1970-an. Pemberontakan bersenjata ini telah menewaskan 150 ribu orang dan menyebabkan Mindanao yang kaya dengan mineral terlilit dalam kondisi kemiskinan akibat konflik yang berkecamuk.
Sebelumnya kelompok militan ini sempat mendekati kesepakatan damai dibawah Pemerintahan Presiden Gloria Arroyo pada 2008 lalu dimana MILF diberikan kewenangan untuk mengontrol sekira 700 kota dan desa.
Namun hal ini mendapat pertentangan keras dari politisi serta Gereja Katolik terkemuka di Mindanao selatan sehingga Mahkamah Agung memutuskan kesepakatan ini inkonstitusional.(rhs)
0 komentar:
Posting Komentar