YANGON - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi ditunjuk menjadi ketua komite hukum dan perdamaian. Suu Kyi nantinya akan bertugas untuk memantau dan membantu penerapan aturan hukum di bawah pemerintahan baru negara itu.

Komite ini sendiri nantinya terdiri dari 15 anggota parlemen termasuk mereka yang berasal dari Kachin dan Rakhine dimana kedua negara bagian ini tengah dilanda konflik sektarian.

Tugas yang diemban Suu Kyi di antaranya termasuk tiga hal berikut yakni melakukan upaya untuk mengakhiri konflik etnis, menciptakan perdamaian dan menyusun aturan hukum untuk mengubah konstitusi negara itu. Demikian seperti dilansir Associated Press, Selasa (7/8/2012).

Seluruh dunia kini tertuju pada Myanmar menyusul terjadinya tragedi pembantaian atas etnis Rohingya yang merupakan etnis minoritas di Negara bagian Arakan.

Oleh sejumlah aktivis HAM, Suu Kyi sendiri dinilai "diam" dalam menghadapi tragedi pembantaian terhadap etnis Rohingya. Bahkan posisinya sebagai anggota parlemen mendapat sorotan karena dirinya dinilai tidak kunjung mengambil sikap atas tragedi pembantaian tersebut.

Kendati dalam pidato pertamanya di hadapan parlemen Suu Kyi menyinggung pentingnya perlindungan hak minoritas bagi etnis minoritas namun beberapa akademisi mengklaim, Suu Kyi sama sekali tidak pernah mengutarakan komitmennya untuk melindungi etnis Rohingya.(rhs)