RIYADH - Penasihat Kabinet Arab Saudi Anwar Eshki menilai, kelompok Ikhwanul Muslimin Mesir kekurangan visi politik dan pengalaman dalam memerintah suatu negara. Eshki pun mengkhawatirkan kemunculan pemerintahan yang lalim di Mesir.

"Bila tidak ada peta politik yang digambarkan, Ikhwanul Muslimin akan memiliki kekuasaan triparti yakni eksekutif, legislatif dan yudisial," ujar Eshki, seperti dikutip Al Ahram, Jumat (22/6/2012).

Eshki pun menyebut proses transisi kekuasaan di Negeri Piramida sebagai proses yang sulit. Hal itu disebabkan karena Mesir mulai mencoba berubah dari rezim otoritas menuju bentuk negara yang lebih bebas.

"Saya harap progres demokrasi akan cepat tercapai, karena warga Mesir tidak akan sanggup membeli alternatif lain," imbuhnya.

Ikhwanul Muslimin dan Kerajaan Arab Saudi merupakan penganut ajaran Sunni. Namun Riyadh memandang Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan agresif yang memiliki doktrin politik yang berhbahaya. Anggota Keluarga Kerajaan Arab pun turut khawatir akan sikap Ikhwanul Muslimin yang selalu tampil sebagai oposisi.

Sejak abad ke 18, Dinasti Al Saud menjalin hubungan yang dekat dengan kelompok Wahabi. Para ulama Wahabi selalu mengajarkan sebuah filsuf ketaatan terhadap pemimpin. Paham itu dinilai bersinggungan dengan Ikhwan yang cenderung lebih revolusioner.

Beberapa pejabat di Arab Saudi menuding Ikhwanul Muslimin menginspirasi fraksi oposisi di negaranya, seperti halnya gerakan Sahwa pada 1990. Pada bulan lalu, hubungan Arab Saudi dan Mesir pun memburuk setelah Arab Saudi menolak untuk mendukung kandidat Presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin
(AUL)